Uji Coba di 42 Daerah, Bisakah Digitalisasi Bansos Wujudkan 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2026?

Pada fase ini, sistem diperkirakan akan mengelola data dari 10 hingga 11 juta rumah tangga pendaftar bansos.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa piloting di Kabupaten Banyuwangi telah memvalidasi bahwa pemanfaatan data administratif terpadu secara signifikan mampu meningkatkan akurasi kelayakan penerima.

"Setelah 77 tahun Indonesia berdiri, data kemiskinan benar-benar mulai diadministrasikan secara lebih terintegrasi dan sistematis," ujar Luhut.

Sebagai bentuk pengawasan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung implementasi dan kesiapan sistem di lapangan melalui kunjungan kerja ke Surabaya, Banyuwangi, dan Bali pada 8–9 Juni 2026.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, roll out nasional sistem perlindungan sosial digital optimis dapat dilaksanakan pada Oktober 2026.

Hasil dan Capaian di Lapangan

Hingga saat ini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten/kota di 26 provinsi.

Sekitar 12 juta kepala keluarga telah melakukan pendaftaran dalam sistem digitalisasi Perlinsos.

Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi, mencapai 99 - 82 persen.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam mendukung uji coba Perlinsos Digital.

Menurut Qodari, pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa sinkronisasi data bukan sekadar pembaruan teknologi, tetapi langkah nyata memperbaiki kualitas pelayanan publik.

"Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil."

Integrasi teknologi juga telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam hal efisiensi.

Waktu pemrosesan data penerima baru turun drastis dari rata-rata 48 jam menjadi hanya 4 - 5 jam per berkas.

Akurasi penetapan penerima bansos meningkat dari 78 - 6 persen menjadi 94 - 2 persen dalam kurun waktu tiga bulan.

Selain itu, digitalisasi bantuan sosial diperkirakan akan menghemat anggaran hingga Rp100 sampai Rp150 triliun per tahun.

Tantangan dan Ke depan

Meskipun telah menunjukkan kemajuan signifikan, pemerintah tetap menghadapi sejumlah tantangan.

Komisi II DPR menyoroti masih adanya persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran akibat data ganda maupun data kependudukan yang belum diperbarui.

Ke depan, interoperabilitas data yang dikembangkan melalui Portal Perlinsos Digital diharapkan tidak hanya memperkuat penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah juga menyediakan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data melalui aplikasi Cek Bansos.

Masyarakat dapat mengusulkan atau menyanggah data penerima manfaat melalui dua mekanisme: jalur resmi melalui RT/RW atau pendamping sosial, dan jalur partisipasi melalui aplikasi.

Menteri Sosial Gus Ipul menegaskan bahwa dengan data baru yang lebih akurat, potensi bansos salah sasaran bisa diminimalisir.

"Mudah-mudahan dengan data yang baru ini, bansos salah sasaran bisa diminimalisir dan kelak tidak akan terjadi lagi," tegasnya.

Penutup

Percepatan integrasi data melalui Portal Perlinsos Digital dan DTSEN merupakan langkah transformatif dalam reformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia.

Dengan mengedepankan akurasi data, efisiensi proses, dan transparansi, pemerintah berkomitmen memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Sebagaimana disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini, arahan Presiden menjadi landasan bagi birokrasi untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan bahwa negara hadir bagi masyarakat yang paling rentan.

Dengan sistem yang semakin akurat, target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 menjadi jauh lebih mungkin untuk dicapai.

Integrasi data bukan sekadar urusan teknologi, melainkan fondasi bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.